Komputer dalam pemerintahan berbasis website (e-government) sangat
bermanfaat bagi pemerintahan maupun bagi masyarakat umum untuk
menginformasikan pemerintahannya secara luas.
e-Government
adalah mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh
instansi-instansi atau badan-badan pemerintahan(misal dengan Wide Area
Networks, Internet, komputer bergerak, dst), yang dengan semua itu
mempermudah dan meningkatkan kemampuan transfomasi hubungan antara
pemerintah dengan warga negara, dunia bisnis, dan bagian-bagian lain
dari pemerintahan. Teknologi informasi ini dapat melayani segala bentuk
kebutuhan yang berbeda karena layanan yang lebih baik dari pemerintah
kepada warganya, peningkatan interaksi antara bisnis dan industri,
pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, hingga efisiensi
manajemen pemerintahan. Hasil yang akan dapat dilihat dari penggunaan
Teknologi Informasi (TI) adalah penurunan korupsi, meningkatkan
transparansi, kesenangan yang lebih baik, pertumbuhan pajak dan
penghasilan, dan/atau reduksi biaya-biaya.
Masih
menurut World Bank, secara tradisional, biasanya interaksi antara
seorang warga negara atau pengusaha dengan badan pemerintah selalu
berlangsung di kantor-kantor pemerintahan. Namun seiring dengan
pemunculan teknologi informasi dan komunikasi (ICT, Informations and
Communications Technology) semakin memungkinkan untuk mendekatkan
pusat-pusat layanan pemerintah kepada setiap klien. Sebagai misal jika
ada pusat layanan yang tak terlayani oleh badan pemerintah, maka ada
kios-kios yang didekatkan kepada para klien atau dengan penggunaan
komputer di rumah atau di kantor-kantor.
Jika kita analogikan
dengan e-Commerce, dimana dimungkinkan para kalangan bisnis melakukan
transaksi diantara mereka dengan lebih efisien (B2B) dan membawa para
pengguna lebih dekat pada kalangan bisnis (B2C), eGov bertujuan untuk
membuat interaksi antara pemerintah dan warganya (G2C), pemerintah dan
kalangan bisnis (G2B), dan hubungan antar lembaga (G2G) lebih baik,
serasi, transparan dan murah.
E-Commerce mempersiapkan segalanya melalui 4 tahap :
1) penerbitan/publikasi,
2) antar aktivitas,
3) melengkapi transaksi, dan
4) pengiriman.
Hari
ini, sebagian besar aktifitas eGov berpusat pada publikasi/penerbitan.
Sebuah studi yang dilakukan Anderson Consulting menemukan perbedaan yang
luas diantara negara-negara dalam usaha mereka membangun eGov.
Bagaimana
komitmen dan kesiapan dari pihak pemerintah daerah dalam membangun dan
melaksanakan system E‑Government, yang membutuhkan dukungan dari pihak
yang terkait.
E-Goverment merupakan teknologi informasi oleh
pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan
hubungan dengan masyarakt, dunia bisnis dan pihak berkepentingan.
Kesiapan dari pihak pemerintah untuk menerapkanE-Goverment adalah:
1.
Infrastruktur Telekomunikasi: yaitu pengembangan infrastruktur dan
basis data untuk komunikasi langsung dengan masyarakat luas dan pihak
yang lain.
2. Tingkat konektivitas dan Penggunaan TI yaitu
Pengembangan konektivitas dan penggunaan IT bagi semua kalangan yang
berhubungan yang akan memudahkan para pengguna untuk menerapkan
e-goverment.
3. Kesiapan SDM : Bagaimana kesiapan dari sisi sumber
daya manusia, seperti pihak pemerintah dan masyarakat, semua pihak
harus memiliki SDM yang handal dibidang teknologi informasi sehingga
implementasi e-goverment tidak akan terhambat.
4.Ketersediaan Dana
dan Anggaran : diperlukan siklus perencanaan, pengalokasian,
pemanfaatan dan pengevaluasian anggaran pengembangan e-government yang
baik sehingga pelaksanaan e-government dapat berjalan secara efektif.
5.
Perubahan paradigma : Perubahan paradigma merupakan kesiapan yang
penting bagi pemerintah. Perubahan dari goverment centric menjadi
customer centric sehingga layanan-layanan yang diberikan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan pihak lainnya yang terhubung dengan
pemerintahan.
0 komentar:
Posting Komentar